KOTA JAMBI – DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Hasil Keputusan DPRD Kota Jambi tentang Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Swarna Bumi, Gedung DPRD Kota Jambi, Senin (20/4/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir didampingi unsur pimpinan DPRD lainnya. Turut hadir Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, anggota DPRD Kota Jambi, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta jajaran Pemerintah Kota Jambi.
Dalam forum tersebut, DPRD Kota Jambi melalui panitia khusus menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang tertuang dalam LKPJ Wali Kota Jambi Tahun 2025.
Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir mengatakan rekomendasi yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan program-program pemerintah berjalan lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami tentu mendukung berbagai program Pemerintah Kota Jambi. Namun yang paling penting adalah bagaimana program-program tersebut mampu menyelesaikan persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat,” ujar Yasir.
Menurutnya, berbagai rekomendasi yang disampaikan pansus bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Jambi juga berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah, sembari melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) agar program yang dijalankan semakin optimal.
“Kita memahami saat ini pemerintah sedang menjalankan sistem dan program baru sesuai visi-misi kepala daerah. DPRD akan terus memberikan dukungan sekaligus melakukan evaluasi agar seluruh program berjalan sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyambut positif berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota Jambi melalui pansus LKPJ. Ia menilai masukan tersebut sangat konstruktif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Maulana, sejumlah rekomendasi yang menjadi perhatian DPRD antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset daerah, tata kelola persampahan, hingga penguatan sistem keamanan melalui pemasangan CCTV.
“Alhamdulillah rekomendasi yang disampaikan pansus sangat baik. Banyak hal yang menjadi perhatian bersama dan memang menjadi prioritas pemerintah untuk terus ditingkatkan,” ujar Maulana.
Ia menjelaskan, beberapa poin rekomendasi DPRD juga telah diakomodasi dalam Program Kampung Bahagia yang saat ini sedang dijalankan Pemerintah Kota Jambi sebagai salah satu program unggulan pembangunan berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah saat ini terus membangun sistem yang lebih baik sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat agar berbagai persoalan yang ada dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Saya sudah meminta seluruh OPD untuk merespons secara positif seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan DPRD, kami optimistis berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara bertahap,” tutupnya.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sekaligus mendorong agar setiap program pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Jambi. (*)
